Tahun 2025 menandai awal dari babak baru dalam perjalanan pembangunan nasional Indonesia. Sebagai tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah kebijakan energi ditempatkan sebagai fondasi strategis bagi pencapaian kemandirian bangsa. Pemerintahan ini menegaskan tekad untuk memperkuat ketahanan dan swasembada energi sebagai bagian dari visi besar Indonesia dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks—sebuah arah yang sejalan dengan komitmen nasional untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan energi yang kokoh.
Dalam konteks tersebut, sektor energi kembali ditempatkan di pusat agenda pembangunan. Energi dipandang bukan semata komoditas ekonomi, tetapi instrumen utama bagi stabilitas, kesejahteraan, dan kemandirian negara. Melalui kebijakan yang berorientasi pada efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan jangka pendek untuk menjaga pasokan dan harga energi, dengan tujuan jangka panjang untuk mempercepat transisi menuju sistem energi bersih dan berkeadilan.
Kaleidoskop Energi Indonesia 2025 hadir untuk merekam dinamika penting di sepanjang tahun pertama pemerintahan baru ini. Disusun oleh Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), publikasi ini menyoroti delapan belas peristiwa besar di sektor energi yang membentuk arah kebijakan nasional—mulai dari implementasi mandatori B40, pengesahan Undang-Undang Minerba, peluncuran Peta Jalan Hidrogen dan Amonia Nasional, hingga penetapan RUPTL 2025–2034 dan KEN terbaru melalui PP Nomor 40 Tahun 2025.
Setiap peristiwa yang dikaji dalam kaleidoskop ini menggambarkan bagaimana Indonesia berupaya mewujudkan keseimbangan antara ketahanan energi, kemandirian ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Di tengah tekanan geopolitik global, volatilitas harga komoditas, dan percepatan agenda dekarbonisasi dunia, Indonesia menunjukkan langkah yang konsisten untuk memperkuat kapasitas domestik, memperluas hilirisasi sumber daya, dan memastikan akses energi yang adil bagi seluruh masyarakat.
Kaleidoskop ini diharapkan tidak hanya menjadi catatan peristiwa, tetapi juga refleksi perjalanan kebijakan energi Indonesia di tahun pertama masa pemerintahan baru, tahun yang menjadi titik awal peneguhan visi swasembada energi nasional sebagai prasyarat menuju Indonesia yang berdaulat, berkelanjutan, dan tangguh di tengah perubahan dunia yang cepat.
