Pada tanggal 31 Oktober 2024, Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), yang merupakan bagian dari Energy Transition Policy Development Forum (ETP Forum), turut berperan aktif dalam penyelenggaraan diskusi media bertema “Memimpin Perubahan: Transisi Energi dan Emisi Nol Bersih dalam Pemerintahan Prabowo–Gibran.” Kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk menyampaikan pandangan dan rekomendasi kebijakan terkait transisi energi di Indonesia kepada pemerintahan mendatang.
ETP Forum sendiri merupakan wadah kolaborasi yang terdiri atas berbagai lembaga kebijakan dan riset yang memiliki kepedulian terhadap isu energi berkelanjutan, yaitu Climateworks Centre (CWC), Institute for Essential Services Reform (IESR), Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), Centre for Policy Development (CPD), Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), dan International Institute for Sustainable Development (IISD). Forum ini berfokus pada pengembangan kebijakan berbasis bukti guna mempercepat pencapaian target emisi nol bersih melalui langkah-langkah yang konkret dan aplikatif.
Dalam forum diskusi tersebut, tim ETP Forum menyampaikan sembilan poin rekomendasi utama yang ditujukan kepada Pemerintahan Prabowo–Gibran, khususnya dalam sektor energi. Rekomendasi ini mencakup isu-isu strategis seperti reformasi subsidi energi, peningkatan akses energi untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pemanfaatan nilai ekonomi karbon, serta pentingnya integrasi perspektif GEDSI (Gender, Disability, and Social Inclusion) dalam setiap perumusan kebijakan energi.
Ketua Umum PYC, Filda Citra Yusgiantoro, hadir sebagai perwakilan dari PYC dan turut menyampaikan pandangan serta mendukung rekomendasi yang telah disusun bersama dalam forum tersebut. Keikutsertaan PYC dalam diskusi ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam mendorong percepatan transisi energi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.
Melalui keterlibatan aktif dalam ETP Forum, PYC berharap hasil diskusi ini dapat menjadi masukan berarti bagi pemerintahan baru dalam menyusun kebijakan energi yang lebih responsif terhadap tantangan iklim dan kebutuhan pembangunan nasional ke depan.
