Pada Minggu, 9 November 2025, para peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) telah tiba di Singapura sebagai bagian dari rangkaian program penguatan kepemimpinan daerah berskala internasional. Kedatangan para peserta menandai dimulainya agenda pembelajaran luar negeri yang dirancang untuk memperluas wawasan global dan memperkaya perspektif kepemimpinan para kepala daerah.
Rangkaian kegiatan diawali dengan Welcome Dinner yang diinisiasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI, Laksamana Madya TNI Edwin, beserta jajaran; Sekretaris BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Bapak Afrijal Dahrin, beserta staf; tim Purnomo Yusgiantoro Center (PYC); serta jajaran staf KBRI Singapura. Kegiatan ini menjadi forum awal untuk membangun keakraban, memperkuat koordinasi, serta menyatukan semangat kolaborasi antar pemangku kepentingan.
Dalam sambutannya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Bapak Suryo Pratomo, memaparkan success story pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Singapura, khususnya dalam konteks tata kelola pemerintahan, pendidikan, dan pelayanan publik. Paparan tersebut diharapkan dapat menjadi lesson learned bagi para pimpinan daerah dalam merancang kebijakan dan strategi pembangunan SDM yang adaptif, berdaya saing, dan berorientasi jangka panjang.
Acara di KBRI Singapura ditutup dengan pemberian cendera mata, sesi foto bersama, ramah tamah, serta jamuan makan malam. Suasana kebersamaan tersebut mencerminkan dukungan penuh perwakilan Indonesia di Singapura terhadap pelaksanaan program KPPD sebagai bagian dari upaya penguatan kepemimpinan nasional.
Rangkaian kegiatan KPPD di Singapura akan berlangsung mulai Senin, 10 November hingga Sabtu, 15 November 2025, dengan agenda utama berupa sesi pembelajaran dan diskusi strategis di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore. Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan memperoleh wawasan internasional dan praktik terbaik yang dapat diadaptasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di daerah masing-masing.
