Ketua Umum Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), Filda C. Yusgiantoro, berpartisipasi sebagai panelis dalam sesi Panel Discussion bertajuk “Accelerating Direct Use Utilization for Industrial Heat, Data Centers, Cooling, and Agriculture” yang diselenggarakan pada Selasa, 2 Desember 2025, bertempat di Morrissey Hotel Jakarta. Diskusi panel ini merupakan bagian dari rangkaian acara peluncuran laporan “Future of Geothermal in Indonesia” yang diinisiasi oleh Project InnerSpace dan Institute for Essential Services Reform (IESR).
Dalam penyusunan laporan tersebut, PYC turut berkontribusi secara aktif dengan terlibat dalam penulisan dua bab yang membahas potensi, tantangan, serta arah kebijakan pemanfaatan panas bumi di Indonesia. Keterlibatan ini mencerminkan komitmen PYC dalam mendukung pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu pilar penting transisi energi nasional yang berkelanjutan.
Pada sesi diskusi panel, Filda C. Yusgiantoro menyoroti peran strategis Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya pada subbidang Energi Baru Terbarukan. Dalam regulasi tersebut, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menerbitkan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi, yang membuka peluang besar bagi pengembangan energi panas bumi non-listrik di berbagai sektor.
Namun demikian, Filda juga menekankan bahwa implementasi kewenangan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat daerah. Keterbatasan kapasitas teknis, sumber daya manusia, serta dukungan pendanaan menjadi kendala utama dalam pengembangan proyek panas bumi yang bersifat kompleks dan berisiko tinggi. Kondisi ini kerap menghambat optimalisasi potensi panas bumi, khususnya untuk pemanfaatan langsung di sektor industri, pendinginan, pertanian, dan pusat data.
Lebih lanjut, Filda menyampaikan bahwa diterbitkannya Pedoman Teknis Pemanfaatan Langsung Panas Bumi oleh Badan Geologi Kementerian ESDM pada tahun 2024 merupakan langkah positif yang menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendorong pemanfaatan langsung panas bumi secara lebih luas. Pedoman tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas perencanaan, perizinan, dan implementasi proyek panas bumi secara lebih efektif dan terkoordinasi.
Melalui forum ini, PYC menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga riset, sektor swasta, dan mitra internasional untuk mempercepat pemanfaatan langsung panas bumi di Indonesia. Pemanfaatan ini tidak hanya berkontribusi pada pengurangan emisi dan ketahanan energi, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor strategis.
Partisipasi PYC dalam kegiatan ini sekaligus menegaskan peran lembaga sebagai mitra strategis dalam penyusunan kebijakan berbasis riset, dialog lintas pemangku kepentingan, dan pengembangan solusi transisi energi yang inklusif dan berkelanjutan bagi Indonesia.
