Gambar 1. Strategic executive roundtable breakfast sedang berlangsung.
Indonesia Geothermal Association (INAGA-API) akan melangsungkan Konvensi dan Pameran Geothermal Internasional Indonesia (Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition/IIGCE) 2019 pada tanggal 13-15 Agustus 2019. IICGE 2019 adalah forum bisnis dan teknis internasional tahunan yang bertujuan untuk memajukan perkembangan energi panas bumi di Indonesia. Tema tahun ini adalah “Making Geothermal The Energy of Today”. Salah satu rangkaian pra-acaranya adalah “Strategic Executive Roundtable Breakfast” yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019 bertempat di Hotel Fairmont. Partisipan yang hadir berasal dari pemerintah Republik Indonesia dan organisasi serta perusahaan terkait, termasuk Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) yang diwakilkan oleh salah satu dewan penasihat kami, Luky Yusgiantoro, B.Sc., M.Sc., Ph.D.
Pertemuan ini dimulai dengan deklarasi moderator mengenai kedudukan Indonesia yang berada di posisi kedua negara panas bumi di dunia, dengan sekitar 2000 MW daya listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga panas bumi. Namun, sang moderator juga menekankan perihal lambatnya perkembangan yang hanya bertambah 100 MW setiap tahunnya sejak 1980.
Pentingnya pengembangan energi panas bumi di Indonesia tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan energi. Namun, juga untuk mencapai komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris. Berdasarkan Perjanjian Paris yang ditandatangani pada tahun 2016, Indonesia menyatakan bahwa negara dapat mengurangi 26 persen emisi gas rumah kaca (ekuivalen dengan 314 juta metrik ton CO2) secara mandiri, dan bahkan lebih tinggi dengan bantuan internasional, mencapai 41 persen (ekuivalen dengan 398 Juta metrik ton CO2). Terlebih lagi, target bauran energi Indonesia adalah 23% pada tahun 2025. Namun, target tersebut tampaknya sulit untuk dicapai. Dewan Energi Nasional (DEN) menentukan target tersebut dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 7-8%, sedangkan angka sebenarnya hanya 5%. Oleh karena itu, penyusunan kembali dibutuhkan untuk menyesuaikan porsi energi terbarukan dalam target bauran energi tahun 2025 dan meningkatkan usaha untuk mengembangkan energi terbarukan.
Bapak Luky Yusgiantoro mengidentifikasi ketiadaan energi terbarukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dapat menjadi akar masalah. Luky Yusgiantoro menganjurkan untuk menjadikan isu ini sebagai prioritas dan berharap agar pemerintahan yang baru akan memasukkan energi terbarukan dalam RPJMN selanjutnya. Luky juga mengusulkan untuk mengoptimalkan dana panas bumi serta mengalokasikan sebagian dana minyak bumi untuk energi terbarukan demi mengurangi risiko investasi panas bumi.
Di sisi pembeli, Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengakui bahwa PLN tidak memiliki kuasa yang besar untuk mendukung target energi terbarukan dalam bauran energi karena berprioritas pada sumber dengan biaya yang paling kecil, yaitu pembangkit listrik tenaga batu bara. Akan tetapi, PLN mendukung pengembangan panas bumi karena Levelized Cost of Energy (LCOE) akan berkurang seiring waktu dan panas bumi merupakan salah satu dari dua penghasil listrik paling andal di Indonesia, selain hidro. Panas bumi memiliki faktor kapasitas yang tinggi (sekitar 95%), dapat beroperasi berbasis harian, dan tidak membutuhkan daya penyimpanan seperti sumber energi intermiten (angin dan matahari). Oleh karena itu, investasi pada pembangkit listrik tenaga panas bumi lebih menarik dari perspektif ekonomi.
Secara keseluruhan, untuk memastikan transisi energi yang halus dan mendukung sekuritas dan kedaulatan energi, dukungan dari pemerintah dalam kebijakan harga dan model subsidi sangat dibutuhkan. Independent Power Plant (IPP) juga harus berkomitmen untuk menjalankan operasi cost-effective yang membuat tenaga panas bumi lebih terjangkau.
